REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memastikan Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat tetap dibangun karena telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Presiden (Joko Widodo) setuju dibangun asalkan dibangun oleh swasta," kata Jonan dalam diskusi dengan wartawan di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (5/2).
Jonan mengatakan terkait pipa minyak dan gas Pertamina milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ dan fungsi lahan pertanian yang subur, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah setuju untuk digeser lokasi pelabuhannya.
"Bappenas masih mengkaji itu kalau pakai uang pemerintah, sudah setuju lokasi pelabuhannya digeser. Cilamaya itu harus dibangun dengan uang swasta saja, enggak usah pakai APBN," katanya.
Jonan mengatakan Presiden Jokowi mengharapkan dengan dilanjutkannya pembangunan Cilamaya, upaya penurunan biaya logistik bisa terealisasi karena hadirnya pesaing selain pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengirimkan surat yang berisi usulan kelanjutan pembangunan Pelabuhan Cilamaya kepada Presiden Joko WIdodo pada 16 Januari 2014.
Sementara, versi Bappenas, disebutkan pembangunan pelabuhan itu masih dikaji terutama dampakya terhadap alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan. Apalagi, di sana dikatakan terdapat pipa minyak dan gas milik PT Pertamina Hulu Energi ONWJ.
Proyek tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu produksi migas nasional dan keselamatan pekerja lepas pantai (offshore) serta pelayanan kapal-kapal besar berkapasitas 13.000 TEUs sangat membahayakan operasi migas offshore.
Namun, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bobby R Mamahit mengatakan soal pipa migas Pertamina dan fungsi lahan pertanian sudah digodok beberapa waktu lalu dengan sejumlah kementerian terkait di Kementerian Perekonomian dan hasilnya tidak ada masalah.
"Pipa gas itu sudah enggak ada masalah, 'kan sudah studi dan diketok di Kemenko waktu itu, Pertamina juga enggak bilang soal keberatan pipa gas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika