REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang belum bisa membuat keputusan kelangsungan operasional bus sekolah yang menuai pro-kontra. Walikota Malang Mochammad Anton mengatakan tahap pertama pengkajian sudah selesai. Tim gabungan sedang melakukan survei di lapangan untuk mengetahui plus minus bus sekolah.
“Survey telah kami dilakukan sekali dan ini akan survey lagi, tahap pertama tanpa bus sekolah sudah, akan dilakukan survei dengan bus sekolah” katanya di depan Balaikota, Rabu (4/2).
Anton mengatakan aspirasi wali murid yang mengingkan bus sekolah tetap beroperasi juga harus ditampung. Pada tahap pertama survei tim gabungan melihat kondisi lalu-lintas siswa sekolah tanpa bus sekolah. Ternyata, Anton menambahkan, hanya ada satu dua siswa yang menggunakan angkutan umum.
Anton sedang menunggu hasil dari survei tahap kedua yaitu dengan adanya bus sekolah. Tim gabungan akan menganalisis apakah dengan adanya bus sekolah penghasilan supir angkutan umum akan berkurang. Tim ini merupakan gabungan dari Pemkot Malang, Polres Malang Kota, Kodim 0833 Kota Malang, Organda Malang dan perwakilan sopir.
Penekanan dalam survei tersebut adalah dampak operasional bus sekolah terhadap pendapatan sopir. “Ini menyangkut kekhawatiran para sopir yang penghasilannya menurun dengan adanya bus sekolah,” katanya.
Dalam survei ini tim diantaranya akan mencari data jumlah siswa yang naik bus sekolah dan angkutan kota. Dengan begitu dapat diketahui adanya pergeseran siswa yang memanfaatkan bus sekolah.
Jumlah bus sekolah yang akan dioperasikan sebanyak 6 unit yang berangkat dari 5 titik. Pada setiap bus, terdapat sekitar 35 tempat duduk. Bus ini akan mengangkut siswa pada jam masuk dan pulang sekolah. Adapun tempat menaikkan dan menurunkan penumpang pada halte yang telah ditentukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
