REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Fasli Jalal mengatakan, BKKBN memiliki program yang tugas pokok dan fungsinya hampir sama dengan Direktorat Keayahbundaan yang dibentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di BKKBN, program itu diberi nama Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang berisi tentang pembinaan remaja dan problematikanya.
"Intinya mengajarkan orang tua yang memiliki anak dan cara mendampingi anak remaja," kata Fasli di Hotel Alia, Jakarta, Selasa (3/2).
Tidak hanya mengajarkan cara mendampingi anak, menurut Fasli BKR juga mengajari orang tua untuk memahami kecanggihan teknologi. Sehingga mereka dapat mengantisipasi efek negatif dari penggunaan teknologi oleh anak.
Melalui BKR, lanjut dia, BKKBN juga mengajarkan orang tua bagaimana menyampaikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi kepada anak. BKKBN menyiapkan hampir 3.400 konselor sebagai pendamping.
"Ada juga 3.400 tim konselor dengan berbagai bahan ajar mengenai sistem reproduksi dan kesehatan reproduksi. Mereka menggunakan LCD berpindah dan mengajarkan ilmu ini," ujarnya.
Meski BKR menjalankan fungsi yang mirip dengan Direktorat Keayahbundaan, menurut Fasli, setiap departemen berhak untuk memiliki pendidikan non formal serupa. Dengan begitu, dia menilai program tersebut tidak akan tumpang tindik dengan instansi lain.Hanya saja, menurutnya perlu dilakukan analisa sesuai kebutuhan anak dan orang tua. Sehingga program yang ada tepat sasaran.
"Namun juga perlu analisa pada kebutuhannya agar bisa terjangkau semua permasalahan dan diurai," ungkapnya.
Rencana Kemendikbud membentuk Direktorat Keayahbundaan telah berlangsung separuh jalan. Bahkan, sudah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemendikbud.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Ella Yulaelawati mengatakan, pencanangan Direktorat Keayahbundaan sudah dalam RPJMN dan telah diberikan kepada Presiden.
Dia menyebutkan, salah satu program yang akan dilakukan oleh Direktorat Keayahbundaan hingga 2019 mendatang akan membuat 87.417 satuan pendidikan keayahbundaan. Sasaran yang ingin dicapai dari program itu adalah meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan keayahbundaan bagi penduduk usia dewasa.
"Keayahbundaan yang dimaksud tidak hanya orang tua kandung, melainkan wali maupun orang dewasa yang bertanggung jawab mendidik anak," ujarnya kepada Republika, akhir pekan lalu.
Ella mengatakan, layanan pendidikan keayahbundaan itu bermaksud agar penduduk usia dewasa memperoleh layanan pedidikan keayahbundaan terkait upaya meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa.
Kemendikbud menargetkan hingga 2019, jumlah penduduk dewasa yang mendapatkan layanan pendidikan keayahbundaan berkisar 4.343.500 orang. Direktorat Keayahbundaan nantinya di bawah struktur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
"Mengingat, sasaran kegiatan program itu adalah untuk terciptanya keluasaan dan kemerataan akses PAUD dan pendidikan masyarakat bermutu, berkesetaraan gender dan berwasan pendidikan pembangan berkerlanjutan di semua provinsi, kabupaten dan kota. Di bawah Direktorat keayahbundaan akan ada tiga sub bidang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika