REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Anggota DPRD Kabupaten Bandung terus melakukan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan semangat efisiensi anggaran.
Setelah terus melakukan perjalanan dinas ke luar kota, kali ini dewan kembali mengusulkan pembelian 22 unit kendaraan dinas. Rencana tersebut kemudian disambut dingin oleh sejumlah masyarakat yang melihat hal itu tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini.
“Memang benar kami mengajukan pengadaan 22 unit kendaraan dinas. Kalau nilainya saya belum tahu, karena masih dikaji oleh gubernur,’’ kata Wakil ketua DPRD Kabupaten Bandung Yayat Hidayat, Senin (2/2).
Ia mengakui, kendaraan tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Yayat menambahkan, pengadaan 22 unit mobil dinas dewan ini dianggap perlu. Pasalnya, mobil tersebut akan digunakan untuk operasional dewan.
‘’Wilayah Kabupaten Bandung itu kan sangat luas. Pengadaan mobil dinas untuk AKD juga diperbolehkan oleh UU kok, jadi tidak ada masalah,’’ tambahnya.
Yayat menuturkan, mengenai apakah nantinya mobil dinas tersebut akan dipakai dan dibawa pulang oleh anggota dewan tergantung masing-masing. ‘’Kan kerja kami itu bukan hanya di kantor saja. Bisa jadi kendaraan itu dibawa pulang,’’ jelasnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Abdullah Amin membenarkan, Setwan mengajukan pembelian 22 unit mobil dinas baru.
‘’Kalau nilai dan jenisnya saya juga belum tahu. Yah paling yang harganya sekitar Rp 200 juta per unitnya. Tapi itu juga belum pasti karena masih dianalisa oleh Gubernur Jabar,’’ ungkapnya.
Namun, kata Amin, apakah pengadaannya penting atau tidak, dirinya tidak bisa mencampuri urusan tersebut. Sejauh yang dia tahu, memang yang membutuhkan dan berhak mengajukannya adalah Ketua DPRD dan jajarannya. Sedangkan dirinya hanya melaksanakannya saja.
‘’Itu kan pengajuannya juga dari dewan. Kami hanya melaksanakannya saja. Tapi saya pikir mengapa diajukan yah memang penting untuk operasional,’’ jelasnya.
Amin mengungkapkan, rencana pengadaan mobil dinas ini tidak termasuk dalam kategori pemborosan. Sebab, memang saat ini AKD DPRD Kabupaten Bandung tidak memiliki kendaraan dinas.
‘’Kalau yang dulu kan Terios sama Panther sudah ditarik kembali oleh Setda. Karena itu memang pinjam pakai, nah kalau sekarang memang DPRD yang bikin pengajuan,’’ ujarnya.
Rencana tersebut disambut dingin oleh warga Kabupaten Bandung. Seperti yang diungkapkan oleh Dila Rosidin (30 tahun), warga Banjaran ini menyayangkan rencana pengadaan mobil dinas tersebut karena mereka baru saja menjabat. Sehingga kinerjanya belum teruji.
‘’Baru saja kerja lima bulan, itupun kerjaannya cuma jalan-jalan keluar kota. Eh sekarang sudah minta beli mobil, kerja mereka untuk rakyat enggak ada,’’ ujarnya.
Dila juga mengatakan, Selain belum menunjukan kinerja yang baik, DPRD Kabupaten Bandung juga dinilai tidak peka terhadap permasalahan yang saat ini muncul.
Buktinya, lanjut dia, meski di Pemkab Bandung tengah menghadapi berbagai permasalahan korupsi, yang kini telah ditangani aparat penegak hukum, mereka sama sekali tidak mengambil tindakan apa-apa.
‘’Harusnya kan dewan mempertanyakan kinerja Pemkab. Dewan bisa bikin pansus, interpelasi dan lainnya. Ini kan sama sekali tidak, artinya mereka tidak melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Malah ada anggotanya juga yang masuk bui,’’ katanya.
Hal serupa juga dikatakan, Ridwan Nugraha (40), seorang warga Soreang. Dirinya menilai pengadaan mobil dinas tersebut, bentuk arogansi anggota DPRD dan memperlihatkan prilaku boros kepada rakyat yang diwakilinya.
Padahal, kata Ridwan, rakyat Kabupaten Bandung sedang menghadapi berbagai permasalahan. Dari mulai kenaikan harga bahan pokok, mahalnya biaya kesehatan, pendidikan dan lainnya.
‘’Sangat miris uang rakyat cuma dihambur-hamburkan begitu saja. Sedangkan rakyat yang diwakilinya hidup serba kesusahan. Apalagi kan Kemenpan RB lagi gencar kampanye penghematan anggaran,’’ keluhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika