REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Keamanan Laut (Bakamla) paling tidak bakal menggelar sembilan operasi per tahun. Operasi ini menjadi upaya Bakamla untuk terus meningkatkan perannya dalam usaha melakukan pengamanan wilayah laut NKRI.
Menurut Deputi Operasi dan Latihan (Opslat) Bakamla, Laksamana Pertama TNI Wuspo Lukito, tidak ada batasan waktu yang khusus dalam melakukan operasi pengamanan laut.
Operasi laut yang dilakukan Bakamla, jelas Wuspo, dilakukan hampir sepanjang tahun. Operasi itu pun biasa disebut dengan opersi nusantara yang dibagi berdasarkan tiga wilayah, yakni barat, tengah, dan timur.
"Pada dasarnya operasi pengamanan tidak boleh kosong (kapal patroli) di seluruh wilayah. Selain itu, jika diberitahukan, operasi itu nantinya malah bisa tidak efektif," kata Wuspo di Kantor Bakamla, Jakarta Pusat, Senin (5/1).
Dalam melakukan operasi pengamanan laut, kata dia, Bakamla akan memfokuskan pada data intelijen terkait adanya kecurigaan tindakan pelanggaran hukum di wilayah laut NKRI. Selain itu ada pula sistem peringatan dini (early warning system) yang sudah berada di Pusat Komando Bakamla di Jakarta.
Selain melakukan operasi rutin sepanjang tahun, Bakamla juga mampu mendeteksi adanya pelanggaran di wilayah laut dengan data dan informasi yang dimiliki di Pusat Komando. Kecurigaan itu dapat dilihat dari anomali pergerakan kapal hingga berasal dari data register kapal.
"Nantinya petugas yang berada paling dekat kapal tersebut bisa memeriksa kapal-kapal itu. Hal ini dinilai bisa lebih efektif," ujar Wuspo.
Dalam melaksanakan setiap kegiatannya, Bamkamla memang telah dilengkapi dengan tiga kapal cepat, yang memiliki panjang 48 meter. Namun, jumlah kapal itu masih belum cukup lantaran luasnya wilayah perairan Indonesia dan oanjangnya garis pantai.
Bakamla, lanjut Wuspo, memang sudah memesan dan tengah melakukan persiapan pembangunan 30 kapal patroli cepat. Kapal yang diproduksi oleh industri perkapalan dalam negeri itu akan dibuat dalam berbagai ukuran. Mulai dari 180 meter hingga kapal berukuran 40 meter.
Kapal itu pun diharapkan bakal lebih memudahkan kerja Bakamla. "Selain itu, ada pula kapal-kapal yang dihibahkan dari lembaga lain, seperti TNI AL, yang sepertinya bakal menghibahkan 10 kapal," ujar Wuspo.
Tidak hanya dengan pengadaan kapal baru, Bakamla juga akan melengkapi kekuatannya dengan adanya pesawat tanpa awak (drone). Bakamla telah mengajukan pembelian drone dalam tahun anggaran 2015.
Drone pun akan dianggap lebih efektif dalam melakukan patroli laut, terutama pada malam hari. Rencananya, Bakamla bakal meminta tambahan satu drone kepada pemerintah.
Wuspo mengakui, sudah mendapat banyak penawaran dari para produsen kapal tanpa awak di luar negeri. Sayangnya, Wuspo enggan menyebutkan, negara asal para produsen drone itu.
"Kami sudah mendapatkan banyak tawaran dari banyak pihak (produsen drone). Tinggal dari kami saja, yang mau membeli atau tidak," katanya.
Berdasarkan data, dalam sepanjang operasi nusantara pada awal 2015, terhitung hingga 2 Februari, Bakamla telah melakukan pemeriksaan terhadap 140 kapal di seluruh wilayah perairan NKRI. Dari 140 kapal itu ada dua kapal yang ditahan lantaran diduga melakukan pelanggaran hukum di wilayah laut NKRI.
Penahanan dilakukan di dua wilayah, yaitu wilayah barat dan wilayah tengah. Di wilayah barat, Bakamla menahan kapal yang diperkirakan seberat empat gross ton yang diduga tanpa dokumen dan memuat larangan barang impor, berupa 40 karung beras dan 20 karung gula. Kapal itu pun sudah dikawal dan dibawa ke Dermaga Bakamla zona barat.
Sedangkan di wilayah tengah, kapal dengan nama SPOB Armada Persada 2 harus dikawal dan dibawa ke Balikpapan. Lantaran, kapal tersebut melakukan transaksi penjualan BBM dengan kapal kayu di tengah laut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika