REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai selama ini Presiden Joko Widodo masih kompromistis. Bambang mengatakan sebagai pemimpin negara, Jokowi harusnya bisa tegas.
Bambang Soesatyo mendesak Presiden Joko Widodo harus memulihkan semua kekuatan dan wewenang yang melekat pada Hak Prerogatif Presiden. Semua kekuatan dan wewenang itu harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang menyelimuti negara akhir-akhir ini, yang ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK
Sebab, Bambang menilai muara dari rangkaian persoalan itu adalah sikap kompromistis presiden dalam menggunakan Hak Prerogatif-nya. Presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa. Dalam konteks penggunaan Hak Prerogatif presiden, Jokowi tidak menggunakan hak itu sepenuh-penuhnya. Bambang menyebut, hak prerogatif presiden itu sebagian dibagikan dan sebagian lainnya dirampas.
"Misalkan, ketika memilih figur menteri untuk membentuk nomenklatur Kabinet Kerja, Jokowi mengurangi Hak Prerogatif Presiden itu untuk dibagikan kepada dua pihak, yakni partai-partai politik pendukungnya dan juga KPK/PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Bambang saat dihubungi Republika Online, Senin (2/1).
Lebih lanjut, Bambang menilai Jokowi tidak hanya berbagi Hak Prerogatif Presiden. Jokowi juga membiarkan hak ini dirampas oleh parpol, LSM serta relawan pendukungnya. Apalagi, Bambang menambahkan Jokowi tak mampu menolak perampasan Hak Prerogatif presiden itu. Akibatnya, presiden benar-benar jadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis strategis pada institusi tertentu.
Bambang mengatakan tidak mengherankan jika sudah terjadi beberapa kontroversi dan polemik menyusul pemilihan figur untuk beberapa jabatan politis strategis tersebut.
"Sekadar contoh kasus adalah penunjukan para Menteri, Jaksa Agung dan juga Kapolri," tambah Bambang.
Presiden pasti ingin menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif. Namun, sang presiden telah dibenturkan pada pilihan yang gampang-gampang susah. Kini saatnya semua kekuatan politik di negara ini memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika