REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo meminta Presiden Joko Widodo meminta untuk memulihkan semua kekuatan dan wewenang yang melekat pada hak prerogatif Presiden. Menurut dia, semua kekuatan dan wewenang itu harus digunakan penuhnya oleh presiden.
“Ini dilakukan agar bisa menyelesaikan persoalan yang sedang menyelimuti negara akhir-akhir ini, yang ditandai dengan memanasnya perseteruan Polri dan KPK," kata Bambang melalui siaran pers, Ahad (1/2). Alasannya, muara dari rangkaian persoalan itu merupakan sikap kompromistis presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.
Bambang juga mengatakan, presiden tidak tegas karena terlalu bertenggang rasa. Presiden tidak menggunakan haknya karena hak prerogatif presiden itu sebagian dibagikan dan sebagian lainnya dirampas.
Menurut Bambang, ketika memilih figur menteri untuk membentuk nomenklatur Kabinet Kerja, Jokowi mengurangi hak prerogatif presiden dengan membagikan kepada dua pihak. Dia membagikan ke partai-partai politik pendukungnya dan ke KPK atau PPATK.
Jokowi, kata Bambang, tidak hanya berbagi hak prerogatif presiden. Jokowi juga membiarkan hak ini dirampas oleh parpol, LSM, serta relawan pendukungnya. Ironisnya, Jokowi malah tak mampu menolak perampasan hak prerogatif presiden itu. “Akibatnya, presiden benar-benar jadi tidak leluasa ketika memilih figur untuk jabatan-jabatan politis-strategis pada institusi tertentu,” jelas Bambang.
Menurut Bambang , tidak heran jika sudah terjadi beberapa kontroversi dan polemik dalam pemilihan figur untuk beberapa jabatan politis-strategis seperti penunjukan para Menteri, Jaksa Agung, dan juga Kapolri. Menurutnya, presiden pasti ingin menghadirkan pemerintahan yang solid dan efektif.
Namun, Bambang berpendapat presiden telah dibenturkan pada pilihan yang gampang-gampang susah. Saat ini semua kekuatan politik memberikan keleluasaan kepada Presiden Jokowi menyelesaikan persoalan ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
