REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) mengeluarkan surat edaran terkait persiapan penyaluran dana desa kepada para kepala daerah.

Menteri Desa PDTT Indonesia, Marwan Jafar mengatakan, penerbitan surat edaran tersebut menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terkait tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan Desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

“Kita kirimkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terkait pembangunan desa ke depan,” katanya, di Jakarta, Jumat (30/1).

Dalam surat itu, lanjut Marwan, pihaknya meminta para kepala daerah itu untuk segera mengoordinasikan data Pemerintahan Desa terkaitpenyaluran Dana Desa, seperti perencanaan Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa sebagai prasyarat dalam pemanfaatan dana desa yang rencananya akan dimulai pada April nanti.

“Kita juga meminta para kepala daerah menyiapkan Kader Desa untuk melakukan pendampingan dalam melaksanaan Rencana Program Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) sesuai ketentuan UU Desa,” katanya.

Selain itu, Kemndes PDTT juga menghimbau kepada para kepala daerahagar mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akanmenangani urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Khususnya, di bidang pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepatguna, pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat. Sebab, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa memerlukan persiapan melalui koordinasi antara Kemendes PDTT dengan Pemerintah Daerah.

“Saya berharap, semua hal dalam rangka persiapan program pembangunan desa tersebut segera disampaikan pada pertengahan Februari nanti,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika