REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, memberikan penilaian terkait 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dalam tiga bulan pertama, pemerintah seolah kehilangan momentum.
"Saya tidak terlalu setuju dengan anggapan, pemerintahan Jokowi kurang berhasil dalam 100 hari kerja pertamanya. Karena saya meyakini, penilaian kinerja pemerintahan tidak dapat diukur hanya dengan 100 hari pertama," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (29/1).
Menurutnya, ada beberapa perubahan struktur yang memaksa kabinet sedikit menguras energi untuk beradaptasi. Kemudian ditambah dengan situasi politik yang tidak terlalu menguntungkan bagi pemerintah.
Namun, Budiman memberikan beberapa catatan untuk pemerintah. Antara lain, Jokowi sebagai presiden yang dipilih langsung oleh rakyat adalah pimpinan yang memenangkan kontestasi politik.
"Sudah sepatutnya presiden bertindak sebagai pimpinan, bukan sebagai manajer. Presiden tidak perlu terlalu banyak terlibat hal-hal yang bersifat teknis operasional," ujar dia.
Karenanya, lanjut Budiman, presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat menteri, pejabat setara menteri dan sebagainya untuk menjadi pembantunya. Agar para pembantunya menjadi manejer yang cakap dan cekatan dalam mengoperasionalisasi seluruh gagasan dan visi presiden.
"Tidak pada tempatnya para menteri membiarkan presiden tersita untuk mengurusi hal yang bersifat teknis. Karena memang sudah bukan porsinya," ungkap dia.
Menurutnya, jangan sampai presiden dibiarkan dalam porsi teknis operasinal sebagai manajer. Sementara para pembantunya tampil seolah memiliki konsepsi/gagasan besar.
Ia menjelaskan, presiden harus tampil sebagai pemimpin yang akan mengantar negara pada visi besarnya. Kemudian memastikan semua janji politik yang terikat dengan rakyat dijalankan sebagai kebijakan negara.
Sementara para menteri dan pejabat setingkat yang dipercaya oleh presiden menjadi pembantunya adalah orang-orang yang harus memastikan seluruh kebijakan negara dioperasionalkan dengan baik, terlaksana dengan semestinya.
Partai pendukung, ujar dia, harus mereposisi diri sebagai penyokong kebijakan presiden. Juga memasok gagasan yang merupakan perwujudan ideologis yang berpihak pada rakyat, kepentingan bangsa dan negara. "Karena secara politik, keberhasilan Presiden juga adalah keberhasilan partai politik pendukungnya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika