REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang memiliki tugas dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia mengadakan kegiatan focus group discussion (FGD) tentang keamanan laut.
Kegiatan itu merupakan kegiatan FGD pertama di tahun 2015, dengan tema 'Sosialisasi Bakamla Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014' tentang Kelautan yang diadakan pada 28 Januari 2015 di Gedung Sri Bunga Tanjung, Dumai, Riau, Rabu (28/1).
Kabag Humas Bakamla Kolonel Edi Fernandi mengatakan, acara tersebut dihadiri kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Direktorat Polair Polda, Lanal, kepala Kantor Syahbandar/Kepala Pelabuhan, Perusahaan Pelayaran Pelabuhan, Forum Masyarakat Maritim Indonesia (FMMI), ketua HNSI, ketua INSA, kelompok nelayan dan Pelra.
"Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan itu guna sosialisasi proses pembentukan UU Bakamla, tugas, fungsi, dan kewenangannya serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari para stakeholder, dan pengguna laut tentang Bakamla," kata Edi dalam rilis yang diterima Republika.
Pada FGD kali ini, call center alias hotline 127 pun turut disosialisasikan guna pemanfaatan yang digunakan untuk melaporkan setiap permasalahan yang terjadi di laut. Hal itu tentu berfungsi agar terciptanya kesamaan pemikiran bahwa Bakamla bersifat single agency multi task.
Guna mencapai maksud dan tujuan yang telah dirancang, terdapat tiga narasumber yang turut serta, yaitu Laksma (Purn) Sukemi M. Yasin selaku konsultan Bidang Hukum Bakamla, AKP Wilson Butar-Butar selaku Kasat Polair Dumai, dan Operational Head Pertamina Dumai Tengku Muh. Fahmi.
"Melalui diskusi interaktif yang diikuti kurang lebih 40 peserta, yang menghasilkan usulan dari pihak nelayan untuk diadakannya pengawasan di lokasi-lokasi jalur tikus terkait dengan penyelundupan narkoba, senjata, dan pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh industri-industri di Dumai," kata Edi.
Para peserta yang hadir mengapresiasi pembentukan Bakamla sebagai single agency multi task, dan mengusulkan agar lembaga ini melakukan simulasi studi kasus terkait dengan aparat yang bertugas dalam menangani keamanan di laut ataupun untuk mengetahui reaksi masyarakat pengguna laut apabila terjadi atau pun melihat pencurian atau transfer BBM ilegal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika