REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kasus kecaman masyarakat kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno, dipandang harus masuk ke dalam agenda pembahasan evaluasi kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Sebelumnya, Menteri Tedjo, menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan provokasi massa dan menyebut massa tersebut sebagai rakyat yang tak jelas.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Adjie Alfarabi, mengatakan, pernyataan yang dilontarkan Menko Polhukam dalam komentarnya mengenai kasus yang tengah menimpa KPK, justru menambah citra buruk pemerintahan Jokowi di mata masyarakat.

“Bukannya menambah popularitas dengan kinerja yang baik, malah justru merusak citra pemerintahan,” jelasnya, kepada ROL, Selasa (27/1).

Menurutnya, Presiden Jokowi harus segera melakukan pertemuan dengan kabinetnya dan melakukan evaluasi setelah pemerintahannya memasuki 100 hari. Presiden dapat mempertimbangkan kasus Menko Polhukam sebagai salah satu faktor penilaian, sehingga para menteri tersebut dapat lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan ke publik.

Terlebih lagi, tambah Adjie, respon publik terhadap menteri merupakan hal penting yang harus menjadi pertimbangan dalam evaluasi kabinet. Jika menteri mendapat respon dan penilaian yang tidak baik dari publik, berati kinerja menteri tersebut juga tidak baik.

“Evaluasi menteri dilakukan agar hal semacam itu tidak terjadi lagi,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika