REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat menilai Presiden Joko Widodo masih memiliki kesempatan untuk mencari solusi dari kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kontra Polri ini.
"Jokowi masih memiliki kesempatan wewenang dan sumber daya politik untuk menemukan solusi paling tepat. Sehingga kemelut ini tidak semakin memburuk," kata Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan saat konferensi pers di gedung parlemen, Senin (26/1).
Syarief mengatakan Demokrat masih memiliki keyakinan Jokowi dan jajarannya mampu mencari jalan keluar, guna menyelesaikan krisis di dua institusi penegakan hukum tersebut. Demokrat, kata dia, hanya berharap solusi dari krisis ini tetap memastikan bahwa hukum akan terus ditegakkan secara adil. Selain itu, gerakan pemberantasan korupsi tidak terganggu.
"Kedua institusi Polri dan KPK dapat diselamatkan serta bisa melanjutkan tugasnya tanpa gangguan apapun," imbuh Syarief Hasan. Demokrat juga berharap Jokowi mampu menghentikan gesekan antara KPK dan Polri, bukan justru semakin meluas.
Iklim penegakan hukum di Indonesia sedang terganggu adanya kisruh antara KPK dan Polri. Setelah calon kapolri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, giliran salah satu pimpinan KPK ditetapkan tersangka oleh Polri.
Pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu dinilai masih belum memberikan kepastian atas kemelut diantara institusi penegak hukum tersebut. Namun, Jokowi sudah memanggil beberapa tokoh untuk dimintai pendapat dan menggulirkan tim independen untuk menyelesaikan kemelut tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
