REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan Presiden Joko Widodo sedang mempraktikan sikap politik pembiaran untuk beberapa persoalan di tanah air.

Salah satu contohnya adalah kisruh KPK dan Polri yang tak menemui titik akhir. Menurutnya, ada kesan Presiden Jokowi membiarkan kasus itu bergulir.

Ia mengatakan sikap politik pembiaran yang ditunjukkan Presiden Jokowi bisa memunculkan "bom waktu" baginya sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dalam pengamatan Langoday, ketidakpastian sikap politik Presiden Jokowi itu tidak hanya dalam kasus perseteruan KPK vs Polri, tetapi sejak awal kepemimpinannya mulai dari penetapan dan pengumuman personel kabinet kerja.

Setelah itu, pengumuman dan penetapan batas harga BBM pada November 2014 dan penurunan kembali harga BBM sebanyak dua kali tanpa diikuti dengan penurunan harga kebutuhan pokok hingga saat ini.

"Ini cermin sikap seorang pemimpin negara yang ambivalen, tidak tegas dan membiarkan ketidakpastian itu tetap terus berlanjut. Ini tidak baik untuk pengembangan ekonomi kita," katanya.

Dosen Dekan Fakultas Ekonomi perguruan tinggi swasta itu mengharapkan adanya solusi yang tepat dari Presiden Jokowi untuk segera mengakhiri ketidakpastian tersebut sehingga tidak berdampak buruk bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

"Kalau situasi ini dibiarkan terus berlanjut maka para investor pun akan mempertimbangkan kembali niatnya untuk menanamkan modalnya di Indonesia," kata Dekan Fakultas Ekonomi perguruan tinggi swasta itu di Kupang, Senin (26/1).

Ikuti Whatsapp Channel Republika