REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fungsionaris DPP Partai Golkar Ridwan Mukti menilai merger atau penggabungan kepengurusan dan kepemimpinan di internal Golkar akan sulit direalisasikan, tanpa konsolidasi yang mendalam antara dua kubu berselisih.

"Sulit (tanpa konsolidasi). Saya rasa tidak bisa merger seperti perusahaan," ujar Ridwan Mukti dihubungi dari Jakarta, Rabu (21/1).

Dia mengatakan partai merupakan tempat bermuara orang-orang yang memiliki kesamaan ideologi, sehingga perselisihan dua pandangan dalam internal partai harus diselesaikan dengan melakukan konsolidasi, baik secara lahir maupun batin.

Ridwan yang saat ini menjabat Bupati Musi Rawas, Sumatera Selatan mengatakan regenerasi sepatutnya terjadi di internal Partai Golkar. Menurut dia, apabila dua ketua umum yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono mau menanggalkan jabatannya untuk selanjutnya duduk di kursi dewan pertimbangan maka hal itu merupakan hal yang bagus.

Dia juga mengharapkan isu yang beredar tentang munas rekonsiliasi Golkar dengan calon ketua umum dua tokoh muda yakni Hajriyanto Y Thohari dan Airlangga Hartanto benar-benar terjadi. "Itu bagus (Hajriyanto dan Airlangga menjadi calon ketua umum). Artinya terjadi regenerasi di tubuh Golkar. Kita doakan saja semoga seperti itu mudah-mudahan," ujar dia.

Sebelumnya dua kubu di internal Partai Golkar menyatakan sepakat membuka peluang merger atau penggabungan kepengurusan serta kepemimpinan, yang diambil melalui perundingan ketiga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pekan lalu.

Islah berbentuk merger kepengurusan dan kepemimpinan yang tengah diupayakan itu, akan dibahas secara detail pekan ini, termasuk siapa yang nantinya akan menjadi ketua umum. Sementara itu sejauh ini internal Golkar masih terbagi menjadi dua kubu, yakni kepengurusan hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan kepengurusan hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika