REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sembilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menggelar aksi simpatik untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo agar memilih Kapolri yang bersih dari korupsi.
Sebanyak dua ribuan tanda tangan terkumpul dalam acara yang digelar di Bundaran Hotel Indonesia tersebut, Ahad (18/1).
"Point utamanya kami ingin mengingatkan presiden untuk memilih Kapolri yang tidak bermasalah korupsi. Selain itu kami menuntut agar presiden segera menyelesaikan pemilihan Kapolri," tutur Erwin Natosmal Oemar dari Indonesia Legal Roundtable (ILR).
Menurut Erwin Natosmal, bukan hanya Budi Gunawan yang bermasalah, tapi sejumlah nama calon Kapolri diduga terlibat korupsi. Oleh itu Presiden harus benar-benar cermat dan hati-hati.
Tidak hanya tanda tangan, saat ini telah ada sekitar 30 ribuan orang yang ikut berkontribusi dalam petisi online anti Kapolri korupsi.
Adapun LSM yang tergabung dalam aksi tersebut diantaranya, YLBHI, ILR, LBH Jakarta, ICW, Perludem, TII, dan Kontras. Selain itu hadir pula tokoh Muhammadiyah.
Terkait pengangkatan Plt Kapolri Badrodin, Erwin menanggapi, "Bukan berarti dengan penunjukkan Plt semuanya jadi selesai. Ditambah lagi Plt kan punya banyak keterbatasan. Jadi harus segera dipilih Kapolri yang baru".
Pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia tersebut, Presiden Joko Widodo diimbau untuk mengikutsertakan PPATK dan KPK dalam memilih pejabar negara ke depannya. Aksi teaterikal pun digelar sebagai simbol keperihatinan terhadap kondisi perpolitikan Indonesia saat ini.
Seorang bertopeng Joko Widodo tampak digusur-gusur oleh dua orang bertopeng Megawati dan Surya Paloh. "Ini bentuk keperihatinan kami. Dress code kami berwarna hitam pun menunjukkan tanda berkabung atas sikap Jokowi," tutur Erwin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
