REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito menilai pembagian kewenangan desa antara Kementeria Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hanya kompromi politik. Pembagian kewenangan menurutnya tidak sesuai dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"Tidak sesuai dengan semangat UU Desa, harusnya lead-nya satu kementerian saja. Karena itu kompromi politik pasti banyak kelemahannya," kata Arie kepada Republika, Rabu (14/1).
Arie memperkirakan, dengan dibaginya kewenangan desa akan menimbulkan beberapa masalah. Khususnya saat aplikasi UU Desa di lapangan.
Dia menyayangkan cara pandang yang digunakan dua kementerian tersebut. Yang membuat perebutan kewenangan ini sebagai perebutan akses. Selain itu, birokrat menurutnya masih berpikir konservatif.
"Kalau administrasi di Kemendagri, lalu pembangunan masuk ke desa, jadinya desa ini terpilah-pilah. Padahal semangat UU Desa maunya pembangunan desa ini utuh, bukan sektoral atau spasial," ujar Arie.
Mestinya, lanjut Arie, urusan desa diurus satu kementerian saja. Dalam hal ini sesuai Peraturan Presiden Jokowi nomor 165 Kementerian Desa yang ditunjuk mengelola urusan desa.
Hanya saja, kapasitas Kementerian Desa dalam menaungi 73 ribu desa di Indonesia masih kurang. Karena itu, dia harus dibantu Kemendagri. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) harusnya menjadi penyokong bagi Kementerian Desa. Walaupun mereka juga memiliki tanggung jawab menyokong pemerintahan dalam negeri.
Dua kementerian itu disarankan Arie menjadikan tiga tahun ke depan sebagai masa transisi. Dengan pembagian kewenangan, baik Kemendagri maupun Kemendes membuat evaluasi setiap enam bulan sekali. Untuk mengetahui dimana pertemuan dan tumpang tindih tugas yang mereka laksanakan.
"Tapi memang khawatirnya ada timpang tindih. Saling klaim saling supervisi," ujar Arie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
