REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJo -- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan telah membangun Kerja sama dengan 38 Kementerian/Lembaga (K/L) dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) guna meningkatkan kolaborasi dan koordinasi untuk memajukan desa-desa di seluruh Indonesia.
"Kenapa di desa, semua persoalan ada, stunting, kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya, maka kalau kita kepung desa Insya Allah persoalan itu kita cari solusinya," kata Yandri Susanto di Labuan Bajo, Senin.
Ia menyampaikan hal tersebut saat melakukan pengawasan ketahanan pangan dan ekonomi hijau desa menuju kemandirian desa di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Yandri Susanto juga menambahkan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat serta pemerintah daerah lainnya di Provinsi NTT, agar desa-desa di daerah itu dapat mengejar ketertinggalan serta meningkatkan kesejahteraan dan sejajar dengan desa-desa lainnya di Pulau Jawa atau di Sumatera.
Terlebih, lanjut dia, Provinsi NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste dan Australia.
"Sehingga wajah Indonesia, karena NTT dalam berbatasan dengan negara luar dengan Timor Leste dan Australia itu benar-benar nampak bahwa Indonesia itu maju," ujarnya.
Ia menekankan pemerintah sangat fokus dalam membangun desa, hal tersebut secara konkret tertuang dalam Asta Cita keenam dari Presiden Prabowo yakni membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
"Bapak Presiden Prabowo khusus menyebut desa di Asta Cita yang keenam membangun dari desa dan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, dua kata ini seperti dua sisi mata uang, pemerataan ekonomi sekaligus akan mengentaskan kemiskinan maka desa kata kuncinya," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika