REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar enam lahan inventaris milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bermasalah dilaporkan ke Kejaksaan Agung, Rabu (7/1).
"Tadi baru inventaris, nanti baru kita surat ke Kejagung, ada sekitar enam," kata Sekertaris Daerah Jakarta, Saefullah saat mendampingi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama datang ke Kejakgung, Rabu petang.
Ia menyebut lahan yang dilaporkan seperti Gedung Wali Kota Jakarta Barat, Bantar Gebang, Thamrin dan beberapa lokasi lain serta soal kerja sama dengan pihak ketiga.
"Nanti yang sejenis juga akan ikut kita laporkan," kata dia.
Advertisement