REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan Susilo Bambang Yudhoyono mulanya hanya menerima mandat untuk menjadi ketua umum hingga penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 selesai.
Sebab, saat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa di Bali pada 2013 lalu, SBY yang saat itu masih menjadi President RI, kata Anas, hanya menyanggupi jabatan ketum untuk penyelamatan partai jelang pelaksanaan Pemilu 2014.
"Pada saat KLB di Bali Pak SBY menyatakan hanya akan jadi Ketum Demokrat tidak lama. Sebentar saja. Hanya untuk keselamatan Demokrat yang tahun 2013 itu sudah persiapan menuju Pileg 2014, ada yang menyebut hanya akan jadi Ketum sampai selesai pileg 2014 saja. Untuk mengatasi situasi 'darurat'," kata Anas melalui tulisan tangan yang kemudian disalin oleh admin akun twitter @anasurbaningrum, Rabu (6/1).
Untuk itu, Anas menyarankan agar SBY menepati janjinya untuk tidak memperpanjang masa jabatannya sebagai ketua umum partai berlambang mercy tersebut. Janji itulah, kata Anas, yang selalu ditagih oleh kader-kader yang selama ini dianggap berseberangan dengan kubu SBY. Sementara oleh loyalis SBY kata dia justru menggunakan alasan bahwa SBY jadi ketum karena dikehendaki oleh mayoritas kader.
"Ada falsafah Jawa 'sabdo pandito ratu, tan keno wola-wali'. Perkataan pemimpin harus bisa dipegang. Bisa dipegang artinya tidak bisa berubah-ubah. Apakah falsafah itu masih dianggap relevan?" ujar Anas.
Namun Anas meyakini, bahwa SBY juga punya niat dari hati kecil untuk maju lagi sebagai ketua umum Demokrat. Akan tetapi SBY bersama loyalisnya menurut mantan komisioner KPU ini berdalih dibalik argumen-argumen bahwa SBY dikehendaki oleh kader, serta dianggap sebagai tokoh yang dapat mempersatukan seluruh kader di Indonesia.
"Sejatinya Pak SBY memang mau dan sangat menghendaki menjadi Ketum lagi. Hanya saja caranya memang dikemas dengan rumus dasar pencitraan diminta para kader seluruh Indonesia. Serta argumentasi 'pemersatu' dan 'satu-satunya tokoh' yang tersedia," ujar Anas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika