REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kinerja tim reformasi tata kelola migas belum maksimal.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, tim reformasi tata kelola migas yang sudah berjalan hampir tiga bulan tersebut baru hanya mendapatkan temuan-temuan minor.
"Sudah ada beberapa temuan-temuan dan rilis formal-informal. Tapi catatan kami secara signifikan itu belum efektif. Temuan-temuannya ini masih sangat dangkal di permukaan," katanya di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Selasa (6/1).
Firdaus mengatakan, apa yang disampaikan oleh tim reformasi tata kelola migas selama ini adalah data-data yang berasal dari pihak ketiga atau data yang sudah ada.
"Mengapa itu terjadi, saya tidak tahu apakah pemerintah dan BUMN, terutama Pertamina menyuplai data yang cukup. Jangan-jangan pertemuan dengan Petra, Pertamina, pertemuan antara pimpinan, tidak membuka dapurnya," jelasnya.
Menurutnya tugas tim reformasi tata kelola migas akan menjadi berat jika tidak didukung oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait.
Tim tersebut, lanjutnya, akan menghadapi kendala dalam mewujudkan misi, mulai dari perbaikan regulasi, pembenahan tata kelola migas hingga mengungkap mafia migas.
"Bisa jadi tim reformasi ini tidak akan banyak menemukan apa-apa, dengan catatan jika pemerintah tidak memberikan support, dalam hal ini data yang cukup. Juga jika tim reformasi tata kelola tersebut tidak melibatkan publik. Jadi perlu melibatkan pihak ketiga," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika