REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama minta camat dan lurah mendata ulang semua bangunan. Pendataan ulang itu dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah bangunan liar yang berdiri di daerahnya masing-masing.
"Kalau masij ada kosan, kontrakan yang tidak ada IMB tidak ada toleransi langsung bongkar," katanya setelah melantik ribuan pejabat eselon di lapangan Monas, Jumat (2/2).
Menurut Ahok, sapaan akrab Basuki akhir Januari intensitas hujan akan mengguyur wilayah DKI Jakarta, untuk itu Walikota, Camat dan Lurah harus turun kejalan mengontrol saluran air yang tersebut. "Perkiraan akhir Januari kita menghadapi banjir . Para Walikota dan Lurah cek saluran air yang ketutup," ujarnya.
Selain itu mantan Bupati Belitung Timur itu minta masing-masing kelurahan mendata semua pedagang kaki lima yang ada di daerahnya untuk mengetahui apakah yang dijual para PKL itu sudah sesuai standar kesehatan atau tidak. "Jadi semuanya haru diatur masa lurah tidak daerahnya jualan apa," katanya.
Lurah Sukabumi Utara, Jakarta Barat Muhammad Ali mengatakan, intruksi tersebut memang sudah lama disampaikan, saat ini kata dia, proses pendataan sudah berjalan. Baik pendataan PKL maupun bangunan-bangunan liar yang ijinnya tidak jelas. Misalnya kata Muhammad, untuk pendataan pedagang kaki lima (PKL) pihaknya sudah selesai dan tinggal menunggu hasil rekomendasi Dinas UMKM apakah dagangan para PKL itu sudah sesuai standar kesehatan atau belum. "Kita masih menunggu tindakan selanjutnya dari UMKM, kalau kita lurah tugasnya hanya mendata saja," katnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
