REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh calon dirjen pajak memperoleh kritik dari Komisi III DPR. Menurut anggota Komisi III, Bambang Soesatyo, DPR telah menerima laporan mengenai rekam jejak tujuh calon tersebut.
"Rapor merah ini berdasarkan forum peneliti pajak berkeadilan," ungkap Bambang kepada ROL, Kamis (1/1).
Calon pertama yang memperoleh rapor merah dari lembaga tersebut, Catur Rini Widosari. Menurut Bambang, dia tidak pernah menjabat sebagai kanwil direktorat jenderal pajak.
Karenanya, menurut Bambang, kemungkinan besar dia tidak memiliki wawasan tentang target penerimaan pajak. Bahkan, dia pernah mendapatkan isu terlibat dengan kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan.
Calon lain yang mendapat rapor merah, Sigit Priadi P. Menurutnya, Sigit diduga memiliki sejumlah aset miliaran rupiah. "Sementara dirinya hanya PNS," ungkapnya.
Informasi tersebut diperoleh Komisi III dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurut laporan tersebut, Sigit mempunyai properti puluhan miliar di Jakarta.
Calon dirjen pajak selanjutnya, Suryo Utomo. Menurut Forum Peneliti Pajak Berkeadilan, Suryo diduga memiliki rekening lebih Rp.100 miliar.
Menurut Bambang, data rekening 'gendut' dari PPATK 2011 untuk pegawai pajak menyebutkan terdapat dua karyawan aktif yang termasuk dalam sebutan tersebut. Keduanya memiliki rekening lebih dari Rp 100 miliar, yaitu Suryo Utomo dan Catur Rini.
Berdasarkan seleksi final pansel terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi madya (pansel pajak), kementerian keuangan sudah mempublikasikan pengumuman. Dalam pengumuman No PENG-11/PANSEL/2014 dinyatakan telah diloloskan tujuh calon dirjen pajak.
Bambang menjelaskan, Komisi III DPR telah menerima masukan dari Forum Peneliti Pajak Berkeadilan. Masukan ini berkenaan dengan rekam jejak calon dirjen pajak. Menurutnya, berdasarkan penelitian lembaga ini, rekam jejak para calon itu tidak bagus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika