REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pendeta Neles Tebay mengatakan, Presiden Joko Widodo harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat Papua. Ia menilai masalah utama di Papua saat ini adalah ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Presiden Jokowi harus mampu menghancurkan ketidakpercayaan antara rakyat dengan pemimpin. Kalau pemimpin tidak percaya rakyat atau sebaliknya, sebagus apapun program yang muncul pasti tidak akan berhasil," kata Neles saat dihubungi Republika, Senin (29/12).
Rencana dialog intensif yang diusung Jokowi, menurut Neles merupakan indikasi baik. Karena komunikasi merupakan cara untuk mencairkan ketidakpercayaan antara rakyat dan pemerintah. Dialog diharapkan bisa menghilangkan kecurigaan antara kedua belah pihak yang menurutnya selama ini terus terjadi di Papua.
Pendeta Neles mengungkapkan, yang diinginkan masyarakat Papua adalah didengarkan dan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat Papua tersebut menurutnya termasuk kelompok gerilyawan di hutan, gunung hingga kelompok masyarakat Papua di luar negeri.
Dialog, lanjut dia, juga harus dibangun dengan masyarakat nonPapua yang tinggal di Papua. Dengan bupati/walikota, gubernur, dan DPRD.
"Dialog itu dibutuhkan dalam berbagai level dan tingkatan. Tentu dengan format yang berbeda, dicocokkan dengan partner dialognya," kata Neles.
Selama ini, menurut Neles, hubungan antara pemerintah dan rakyat hanya seperti monolog. Karena itu, hal pertama yang harus dilakukan Jokowi adalah membuat masyarakat merasa didengarkan.
"Selama ini kan yang terhadi bukan diaog, tapi monolog. Pemerintah bicara, rakyat mendengar," ujarnya.
Presiden Jokowi diharapkan mampu membalikkan keadaan. Dimana rakyat merasa didengarkan aspirasi dan kebutuhannya.
"Didengarkan presiden akan membangkitkan kepercayaan rakyat kepada presiden. Bukan lewat pidato dan surat, tapi pertemuan fisik," ungkap Neles.
Presiden Joko Widodo berjanji akan lebih sering berkunjung ke Papua agar mengetahui secara jelas permasalahan Papua dan dapat menyelesaikannya.
"Saya akan sering ke Papua, minimal tiga kali setahun," kata Jokowi saat bertatap muka dengan Barisan Relawan (Bara) Jaringan Perubahan (JP) Provinsi Papua di GOR Waringin Kota Jayapura, Papua, Sabtu (27/12) petang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika