REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memonitor proses seleksi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pelibatan KPK diharapkan mampu menghasilkan lulusan IPDN yang berkarakter dan berdedikasi terhadap negara.

“Jadi jangan sampai ada penyimpangan, jangan sampai ada kuota yang tidak benar,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di gedung KPK, Jumat (19/12).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, langkah ini sebagai salah satu upaya untuk membuka diri dan transparan terkait proses rekrutmen seorang calon pegawai negeri, khususnya IPDN. Sehingga IPDN ke depan mampu melahirkan sosok calon pamong praja pegawai yang tidak menjadi koruptor saat menjabat sebagai abdi negara.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, tahun ini merupakan kali kedua KPK dilibatkan dalam seleksi penerimaan di IPDN. Menurutnya, IPDN direncanakan akan menjadi lembaga resmi yang akan mengembangkan kader-kader calon camat dan calon kepala daerah.

“IPDN akan dijadikan wahana mengembangkan karakter mental pegawai,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika