REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan menolak permintaan Agung Laksono untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Namun JK menjelaskan memang sudah berkomitmen untuk tak aktif di partai saat menjabat sebagai wakil presiden.
"Bukan menolak, saya kan di kabinet sudah janji kalau tidak boleh aktif di partai, kalau menterinya saja dilarang apalagi wakil presiden," jelasnya di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (9/12).
Menurutnya, ia telah menjelaskan komitmennya tersebut kepada Agung. Sehingga, Partai Golkar kubu Agung pun dapat memahami kondisi tersebut. Meskipun tak menerima tawaran tersebut, JK pun juga tak memberikan usulan nama pengganti dirinya sebagai Wantim.
JK juga mengatakan dirinya menghargai Munas Partai Golkar yang lebih demokratis. "Seperti kemarin saya hargai munas yang demokratis," katanya.
JK juga menjelaskan kunjungan Agung Laksono semalam di rumah dinasnya dilakukan untuk melaporkan hasil Munas versi Agung di Jakarta. Dalam Musyawarah Nasional ke-IX Partai Golkar versi Agung pada Senin kemarin, Agung Laksono terpilih menjadi ketua umum. Kubu ini pun tak mengakui hasil munas Golkar di Bali versi Aburizal Bakrie.