REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan membentuk tim khusus untuk mengakhiri dualisme di tubuh Partai Golkar. Tim khusus dibuat untuk menganisis perseteruan yang terjadi agar pemerintah bisa memutuskan kubu mana yang sah.

"Partai Golkar itu partai besar yang menjadi aset negara, kita sudah punya tim untuk menilai itu. Saya akan membentuk tim dari Ditjen Adimistrasi Hukum Umum dan staf khusus," ucap Yasona di Istana Negara, Senin (8/12).

Saat ini, Yasonna mengaku baru menerima dokumen pendaftaran kepengurusan Golkar versi kubu Aburizal Bakrie. Ia mengatakan, masih akan menunggu Golkar kubu Agung Laksono menyerahkan dokumen pendaftaran versi mereka.

"Tapi soal mana yang benar mana yang salah nanti kita lihat," ucap kader PDIP tersebut.

Menurut Yasonna, ada indikator jelas yang dapat digunakan pemerintah untuk menentukan kubu mana yang sah. Indikator tersebut yakni Undang-Undang Partai Politik dan ketentuan perundang-undangan AD ART.

Yasonna juga membantah jika dikatakan ia berpihak pada Golkar versi Agung Laksono. Sebagai pemerintah, ia berjanji akan bersikap netral.

"Saya itu berkomunikasi dengan semua pihak. Sahabat saya ini dua-duanya," ucap dia.

Seperti diketahui, tengah terjadi dualisme di tubuh Partai Golkar. Partai berlambang beringin tersebut telah menggelar Munas di Bali pekan lalu dan memunculkan nama Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.

Sepekan kemudian, Munas tandingan digelar di Ancol dan memunculkan nama Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar yang baru. Masing-masing kubu mengklaim Munas mereka adalah yang sah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika