REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Gorontalo, Tonny Junus, Sabtu, mengaku, tidak membicarakan soal partai dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada kunjungannya ke Gorontalo, 5-6 Desember. "Tidak ada pertemuan khusus antara kader PDIP dengan pak Jokowi, sebab kedatangannya ke Gorontalo bukan untuk urusan partai politik," ujar Tonny.
Pria yang menjabat Wakil bupati Kabupaten Gorontalo ini bahkan mengaku, tidak bertemu khusus dengan Presiden yang diusung PDIP ini. "Saya hanya bertemu di bandara, selanjutnya mengikuti pembukaan Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di kampus Universitas Negeri Gorontalo (UNG), kemudian turut mendampingi beliau pada kunjungannya di beberapa lokasi di Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah pesisir Danau Limboto," ujar Tonny.
Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten ini pada tahun 2015 mendatang pun diakui Tonny, tidak sempat ia sampaikan kepada Jokowi. "Tidak ada pemberitahuan ataupun permintaan restu kepada beliau terkait Pilkada kabupaten ini, sebab tidak ada pertemuan khusus antara kami," tegasnya.
Senada dengan Tonny, Sekretaris DPD I Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Provinsi Gorontalo, Herwanto Maku, mengaku, tidak melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Negara.
Menurut ia, kehadiran pihaknya pada kegiatan kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa lokasi di Provinsi Gorontalo, selain membuka Silaknas ICMI, dilakukan secara spontan. "Kami tidak menjadwalkan pertemuan khusus, namun sebagai pendukung Jokowi, kami bangga beliau bisa mengunjungi Gorontalo," ujarnya.
Ia mengaku, kepengurusan Bara JP di Provinsi Gorontalo, telah menjangkau wilayah kabupaten dan kota, sehingga siap mendukung program-program pemerintah pusat di daerah. "Dukungan kami kepada pak Jokowi, agar selama menjabat benar-benar mampu menjalankan tugas dengan baik, menjunjung amanah rakyat dan mensejahterakan rakyat tanpa pandang buluh," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika