REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK--Tawuran antarwarga Manggarai,Jakarta Selatan yang kerap terulang karena negara dianggap tak mampu menyediakan aturan yang menjamin kesejahteraan warganya.
"Jika warga di kawasan tersebut telah memiliki mata pencaharian yang tetap dan dalam keseharian telah disibukkan dengan aktivitas ekonominya masing-masing, maka warga akan kehabisan energi untuk berkonflik satu sama lain," kata pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati, Senin (1/12).
Konflik warga yang mempunyai keterbatasan ekonomi tadi kembali menyeruak ke ranah publik, menurut Devie, penyebabnya karena konsentrasi negara sekarang sudah terpecah-pecah dalam kepentingnya elit politiknya. Sehingga negara yang seharusnya mengendalikan dan mengelola kehidupan negara, tidak hadir di tengah masyarakat.
"Saat ini, elit politik negeri sudah terpecah-pecah. Perhatian terhadap rakyat sudah berkurang. Sehingga rakyat pun mencari cara mereka untuk bertahan hidup,"jelasnya.
Menurutnya, ada perbedaan mendasar antara kekerasan yang terjadi pada Orde Baru dengan pemerintahan setelah Orde Baru. Kekerasan yang muncul setelahnya, identik dengan model kekerasan horisontal atau terjadiantar warga.
Sedangkan model kekerasan di masa Orde Baru justru dilakukan oleh negara terhadap warganya. Persoalan dendam lama ataupun perebutan lahan pencarian rezeki, kata dia, bisa diselesaikan dengan pendekatan sistem. Misalnya, pengaturan lahan parkir yang dikelola profesional oleh pemda.
Pemberdayaan para pemuda dari dua kelompok bertikai dalam sebuah kerja sosial atau masyarakat juga diperlukan agar tercipta komunikasi baru yang positif diantara kedua belah pihak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika