REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy, Hasan Husairi Lubis, mengatakan fraksi PPP secara resmi menolak pengajuan hak interpelasi di DPR. Menurut dia, ketujuh anggota DPR dari fraksi PPP yang menandatangani dukungan hak interpelasi telah membelot dari kebijakan fraksi.
"Secara resmi, PPP di bawah Romahurmuziy menolak interpelasi. Itu akan jadi kegaduhan politik saja," kata Hasan kepada Republika, Kamis (27/11).
Ia mengatakan, pengajuan interpelasi akan menyebabkan kegaduhan politik yang berkepanjangan. Karena itu, akan lebih bagus, menurutnya, jika DPR melakukan hal lain yang positif. Menurut dia, DPR lebih baik berpikir untuk membuat produk legislasi yang menyejahterakan rakyat.
Adapun ketujuh anggota fraksi PPP yang membubuhkan tanda tangan tersebut, ia menyebut jika mereka adalah orang dekat dari Suryadharma Ali (SDA).
"Ada sebagian PPP yang tanda tangan itu adalah hanya orang dekat SDA, termasuk istri dan anaknya, Dimyati dan istrinya, Epyardi, dan mungkin Fauzan yaitu mantan kanwil Depag DKI," ujar Hasan.
Atas langkah tersebut, ia mengatakan PPP akan mengevaluasi terhadap anggota yang tidak patuh pada kebijakan yang sudah disepakati fraksi. Menurut dia, nanti ada peringatan dari fraksi. Karena fraksi adalah etalase perpanjangan dari partai PPP.
Terkait kebijakan kenaikan harga BBM, ia mengatakan memberikan kesempatan pada Jokowi. Hal itu agar membuktikan niat baik Jokowi, untuk mengalihkan subsidi BBM ke hal yang lebih produktif. Ketimbang, subsidi itu hanya dibuang kepada hal yang tidak bermanfaat.
Info seputar sepak bola silakan klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika
