REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Jokowi-JK dinilai kalangan petani belum serius dalam urusan pangan dan belum melakukan perubahan paradigma dalam kebijakan di sektor pertanian dan impor pangan.
Guna memperjuangkan nasib para petani, sekitar 20 orang perwakilan petani dari wilayah Karesidenan Pati, Jawa Tengah datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ribuan petani tebu dan garam kepada Pemerintahan Jokowi-JK.
Kamis (20/11) puluhan petani dari Pati, Rembang, Blora, Demak, Jepara itu menyambangi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan, dan Kementerian Perdagangan.
Mereka mengaku terpaksa berangkat ke Ibu Kota demi memperjuangkan nasib para petani di daerah. "Saat ini kebutuhan pupuk subsidi yang susah didapatkan oleh petani kecil. Jaminan harga tebu untuk petani tebu agar petani tidak terus merugi. Penentuan HPP gula yang tidak mencekik petani tebu," cetus petani tebu Anton Sudibyo yang mewakili ribuan petani tebu.
Anton menegaskan perlunya dilakukan operasi pasar supaya tidak ada gula rafinasi masuk ke pasar konsumsi.
Ia juga berharap agar Pemerintahan Jokowi-JK segera mengalihkan dana Bansos untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan produksi, perbaikan saluran irigasi, pembuatan sumur sumur lapang, dan lainnya.
Hal senada juga disuarakan perwakilan petani garam Zakaria. Menurut dia, saat ini para petani garam menghadapi sejumlah permasalahan.
"Jalan produksi rusak (belum jalan permanen) dan saluran utama dangkal. Selain itu, keterbatasan modal, harga garam tidak stabil, lemahnya sistem kelembagaan dan keorganisasian petani garam, serta sistem produksi yang sangat tradisional," cetusnya.
Para petani garam itu meminta agar pemerintahan Jokowi meningkatkan kesejahteraan mereka dengan cara perbaikan infrastruktur: Jalan produksi, pendalaman saluran utama, perbaikan pintu pintu air. Perlunya peran lembaga keuangan, perbankan, koperasi untuk memberikan kredit bunga lunak.
Mereka juga menuntut kebijakan tata niaga garam yang berpihak kepada petani garam, bantuan kelembagaan kelompok kelompok tani garam, dan perlunya bantuan untuk pengembangan teknologi penggaraman dan sarana sarana pendukung untuk meningkatkan kualitas garam.
"Sehingga garam lokal bisa bersaing dengan garam impor," cetusnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
