REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sudah 30 hari Presiden Jokowi belum juga mengangkat kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dan Jaksa Agung. Hal ini membuat beberapa pihak menilai pemerintahan Jokowi kurang bisa memperhatikan sistem keamanan negara.
"Pemerintahan Jokowi terlihat kedodoran," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melalui siaran pers kepada Republika Kamis (20/11).
Anggapan ini muncul tidak hanya kelambanan Presiden Jokowi dalam mengangkat Kepala BIN dan Jaksa Agung. Namun, menurutnya, terjadinya bentrok antara TNI dan Polri di Batam juga menjadi salah indikasi 'kedodoran' dalam sistem keamanan ini.
IPW menilai, Presiden Jokowi lebih tanggap dan lebih bisa bergerak cepat menaikkan harga BBM dibanding pengangkatan ini. Sehingga sikap ini seolah-olah menganggap sistem hukum dan keamanan tidak terlalu penting bagi pemerintahan Jokowi.
Padahal kata Neta, rakyat sangat mengharapkan Jokowi untuk segera mungkin mengangkat Kepala BIN dan Jaksa Agung. Ini dilakukan agar rakyat bisa merasakan kepastian dan jaminan hukum.
"Untuk itu Jokowi perlu mempertajam strategi pembangunan sesuai dengan konsepnya, revolusi mental," kata Neta. Sehingga rakyat bisa merasakan benar-benar ada perubahan antara pemerintahan Jokowi dan pemerintahan yang sebelumnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika