REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI, Setyo Novanto mengatakan menaikkan harga BBM adalah wewenang pemerintah. Namun DPR berkepentingan mengetahui  alokasi pengalihan subsidi, yang berhubungan dengan kenaikan BBM tersebut.

Menurutnya, pengalihan subsidi tersebut berhubungan dengan kesejahtraan rakyat. Yaitu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya. Dalam hal ini, Novanto mengatakan DPR Belum menerima alasan pemerintah menetapkan kenaikan tersebut.

Dengan latar belakang pengalihan subsidi ke beberapa sektor di atas. Ia mengharapkan pemerintah segera menjelaskan kepada DPR segala perhitungan tersebut. Ia mengatakan komisi VII DPR akan melakukan evaluasi.

Sehingga pada saat memanggil pemerintah untuk menjelaskan, semua bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. "Sebelum masa reses harus diselesaikan," kata dia di kompleks parlemen, Selasa (18/11).

Terlepas dari situasi kenaikkan BBM yang sudah terjadi, Politisi Golkar ini mengharapkan masyarakat tenang. Semua menjaga situasi tetap kondusif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika