REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Bidang Energi, Effendi Simbolon menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai Jokowi gagal menunaikan janji membentuk pemerintahan yang berdasarkan ajaran Trisakti Bung Karno.

Menurutnya Jokowi menyerahkan harga BBM yang merupakan komiditi penting masyarakat kepada pasar. Padahal sebelumnya ajaran Trisakti Bung Karno selalu dijadikan jargon oleh pemerintah Jokowi-JK.

"Kabinet Trisakti rasa neolib," ucapnya, Selasa (18/11).

Effendi Simbolon menegaskan sikapnya menolak kenaikan BBM, merupakan sikap pribadi dan tidak terkait partai. Ia menilai jajaran menteri ekonomi di kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa. Ini terlihat dari sikap mereka yang cenderung menggantungkan kebijakan harga BBM kepada mekanisme pasar.

Menurutnya, seharusnya pemerintah membenahi persoalan yang terjadi di sektor minyak dan gas sebelum mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Misalnya pemerintah perlu mulai mengembangkan energi alternatif berbasis nonfosil, membenahi tata niaga migas, dan membangun kilang-kilang minyak baru.

"Harusnya tata niaga energi kita dibenahi dulu," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah jangan terus membebankan persoalan BBM kepada rakyat. Pemerintah harus mulai mengambil alih penanganan energi secara efektif. "Kok malah meliberalkan komoditas rakyat (BBM). Itu kan akibat penanganan energi yang lalai," tegasnya.

Seperti diketahuai, Presiden Joko Widodo memutuskan kenaikan harga BBM premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara BBM jenis solar dinaikan dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7000/liter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika