REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Para ahli kelautan mengemukakan, Kawasan Timur Indonesia tertinggal satu abad atau 100 tahun dibanding Kawasan Barat Indonesia, sehingga dibutuhkan terobosan dan komitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
Ahli kelautan dari Ukrida Jakarta, Prof Dr Victor Nikijuluw MSc mengemukakan, ketimpangan antara wilayah timur dan barat terjadi di semua bidang. Bahkan seperti tak ada perubahan meski ada otonomi daerah dan pemekaran wilayah.
Nikijuluw mengatakan bahwa ketimpangan itu sebagai akibat pembangunan dan kebijakan yang status quo. Hal itu ditandai dengan tidak adanya perubahan struktur ekonomi, dan tidak ada terobosan pembangunan oleh pemerintah.
"Tidak ada 'bias policy toward KTI'," ucapnya yang menambahkan bahwa status quo juga terjadi bila investasi swasta, belanja pemerintah dan investasi BUMN tidak berubah persentase dan alokasinya.
Ketimpangan itu tidak ada menyangkut pembangunan infrastruktur dan program, tetapi juga sumber daya manusia. Padahal, wilayah timur merupakan wilayah yang sangat potensial sumber daya alamnya.
Untuk mengurangi ketimpangan itu, Nikijuluw mengusulkan kepada pemerintah agar menjalankan langkah strategis dan terobosan sehingga kesenjangan bisa diperpendek atau diperpendek. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan mengenai proses konvergensi ekonomi.
Konvergensi ekonomi, kata dia, merupakan tingkat penyebaran (disperse) pendapatan perkapita antarkelompok ekonomi yang cenderung sepanjang waktu. Sedangkan konvergensi absolut merupakan proses menuju standar hidup yang sama.
Menurut dia, jika program dan langkah pemerintah berubah dratis dengan terobosan penting dan konsisten serta dukungan infrastruktur yang jumlahnya lima kali lipat dari yang ada saat ini, maka dibutuhkan sekitar 36 tahun untuk mengatasi ketimpangan dan kesenjawan wilayah timur dan barat.
"Tetapi kalau programnya seperti dijalankan pemerintah selama ini maka dibutuhkan 100 tahun," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
