REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW-- Presiden Joko Widodo (Jokowi), di hadapan para timpalannya di Pertemuan Puncak Asia Timur (EAS), memaparkan bahwa agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia memiliki lima pilar utama.
"Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa. Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini memiliki lima pilar utama" kata Presiden di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis.
Kelima pilar itu adalah, pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.
Pilar kedua adalah komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
"Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami," jelasnya.
Kemudian pilar ketiga adalah komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan merupakan pilar keempat agenda pembangunan itu. "Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut," ujarnya.
Sementara itu pilar terakhir adalah sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. "Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika