REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Salah satunya adalah dengan memberikan pendampingan kepada keluarga yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).
"Dengan pendampingan yang baik, keluarga sangat miskin (KSM) penerima PKH diharapkan dapat mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Mereka tidak perlu lagi enggan, malu atau takut saat mengunjungi puskesmas, posyandu dan lembaga pelayanan kesehatan lainnya," tutur Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Rabu (12/11).
Ia mengatakan, kementeriannya saat ini tengah mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) pendamping PKH dari 9-15 November di Kampus Pusdiklat Kesejahteraan Sosial, Kemensos.
Kegiatan ini diikuti oleh 131 peserta. Antara lain berasal dari Lampung (16 orang), Jawa Barat (36), DIY (3), Gorontalo (2), Sulawesi Utara (10), Bengkulu (8), Sulawesi Barat (3), dan Jawa Tengah (10). Selain itu, ada juga peserta dari Kalimantan Timur (15), Kepulauan Riau (3), Bangka-Belitung (2), Kalimantan Utara (3), Kalimantan Selatan (3), Sulawesi Selatan, (3), NTB (5), dan Sumatera Selatan (8).
Dalam konteks penanggulangan kemiskinan, pemerintah sebelumnya telah menetapkan empat klaster. Yaitu klaster Bantuan dan Perlindungan Sosial, klaster Pemberdayaan Masyarakat, klaster Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, serta klaster Program Percepatan. Posisi PKH dalam program penanggulangan kemiskinan, jelas Khofifah, berada pada klaster pertama bersama dengan program lainnya, yaitu penyaluran beras miskin (raskin), Jamkesmas, dan Beasiswa untuk Siswa Miskin (BSM).
Melalui PKH, sumber daya manusia Indonesia diharapkan dapat berkembang dengan baik. Ibu-ibu diharapkan dapat mengandung bayi yang sehat dan melahirkannya dengan selamat. Di samping itu, para balita bisa mendapat imunisasi yang lengkap, sehingga angka kematian Ibu dan anak akan turun dengan signifikan.
"Demikian juga, kami berharap tingkat drop-out siswa akan menurun dan pastisipasi sekolah anak meningkat. Semua itu nantinya akan bermuara pada meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada masa depan," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
