REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menegaskan tidak akan membangun gedung baru untuk pusat kegiatan bagi kementerian yang dipimpinnya tersebut.
"Tidak akan ada pembangunan gedung yang baru. Jika pun harus berganti paling hanya papan nama dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta suasananya juga turut diubah," kata dia di Jakarta, Rabu.
Ferry mengatakan pihaknya akan tetap memakai gedung saat ini yang masih mumpuni untuk digunakan sebagai kantor pusat bagi kementeriannya itu dengan fungsi sebagai tempat untuk pengadministrasian, pengelolaan dan perumusan kebijakan.
"Saya rasa gedung ini masih cukup layak digunakan sebagai kantor pusat kementerian karena menurut saya kantor adalah tempat untuk mengadministrasikan, mengelola dam merumuskan jadi tidak semua bisa dan harus diselesaikan di tempat ini," ucapnya.
Terkait dengan para aparatur sipil negara bidang tata ruang yang sampai pemantauan terakhir belum belum melakukan kegiatan di kantor BPN dan harus pulang-pergi dari kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk berkoordinasi, Ferry mengatakan belum ada masalah karena jaraknya dekat.
Ferry mengatakan kebijakan untuk tidak membangun gedung baru adalah salah satu instruksi yang bertujuan untuk efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, selain arahan untuk menegaskan kehadiran negara pada masyarakat melalui pelayanan.
"Untuk menegaskan kehadiran negara itu yang saya lakukan lebih dahulu menjelang langkah perbaikan lainnya adalah perbaikan kantor pelayanan yang terletak di daerah supaya masyarakat merasa nyaman dalam mengurus hal terkait tanah dan tata ruang ke kantor pelayanan di daerah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika