REPUBLIKA.CO.ID, SERANG-- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo yang melarang kegiatan rapat di hotel.
"Saya kira kondusional. Rapat di luar bisa dilaksanakan kalau porsinya banyak dan melibatkan orang banyak," katanya di Serang, Senin.
Sebagai contoh, kata dia, kegiatan rapat perlombaan enam negara yang sekarang sedang berlangsung di salah satu hotel di Banten, tidak masalah, karena porsinya memang besar dan pesertanya juga banyak.
"Kalau rapat-rapat internal sih memang lebih baik jangan di hotel, tapi kalau rapat besar dan melibatkan pihak lain, saya kira tidak masalah di hotel," ujarnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi melarang pegawai negeri sipil menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel, dan harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas.
Menurutnya, keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel. Mengoptimalkan fasilitas kantor untuk rapat, kata Yuddi, merupakan instruksi presiden dan wakil presiden sehingga bisa tercipta efisiensi dan penghematan anggaran negara.
"Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah," katanya.
Kegiatan tersebut, katanya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia. "Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika