REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun terus melontarkan pembelaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Legislator yang duduk di Komisi XI DPR itu bahkan menggelar acara bertitel “Ngopi Bareng, Kita Jokowi” demi menjelaskan berbagai kebijakan Presiden Ketujuh RI tersebut.
Misbakhun mengaku sudah kesengsem pada sosok Jokowi saat masih menjadi gubernur DKI. “Pak Jokowi adalah harapan,” ujar Misbakhun dalam acara yang digelar di Paradigma Cafe, kantor DPD I Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/4) malam.
Dalam dialog yang dihadiri sekitar 50 orang yang mendaftar via online itu Misbakhun melayani tanya jawab seputar kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Salah satunya tentang utang pemerintah.
Menurut Misbakhun, pemerintah saat ini sudah sangat berhati-hati dalam berutang. Penggunaan anggaran negara pun jelas peruntukannya yang dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Berbicara soal utang negara, pemerintah sudah sangat hati-hati dan kita bisa menilainya dengan objektif. Bahkan dalam laporan keuangan negara di pemerintahan Jokowi mendapatkan predikat WTP, jadi klir,” tegas Misbakhun.
Selain itu, utang di era Presiden Jokowi digunakan untuk kepentingan pembangunan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Coba dilihat, adakah di dunia ini negara yang tidak punya utang? Setelah itu, baru kita bicara lebih objektif tentang utang," katanya.
Misbakhun lantas mencontohkan China yang bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Jurusnya adalah menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif.
Indonesia pun masuk kategori negara dengan pendapatan menengah. Hanya saja untuk membiayai pembangunan tak bisa mengandalkan penerimaan negara saja, tapi juga menggunakan pembiayaan dari utang.
Misbakhun menegaskan, partai-partai politik yang mengkritik jumlah utang pemerintah sebenarnya sudah menyetujuinya melalui fraksi-fraksi mereka di DPR.
"Oposisi jangan hipokrit karena mereka sudah setuju semua sewaktu anggaran dibahas oleh wakil-wakil mereka di DPR," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika