REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menduga tingginya nilai Silpa APBD DKI 2014 bukan hanya karena anggaran siluman. 

Menurut Ahok, salah satu penyebabnya karena banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI yang tidak mau menggunakan sistem e-budgeting.

Padahal, kata Ahok, jika penyusunan APBD dan APB Perubahan menggunakan e-budgeting, maka anggaran tidak bisa diubah lagi dan terkunci.

Ia memberi contoh di dinas kebersihan. Di dalam APBD telah dianggarkan pembelian truk sampah melalui e-catalog LKPP (lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah). 

Begitu APBD Perubahan disahkan DPRD, tiba-tiba saja program itu menghilang. "Nah, kejadian seperti ini kan sabotase karena mereka (SKPD) menolak sistem e-budgeting? Padahal truk sudah dipesan," ujar Ahok, Sabtu (8/11).

Ia pun menargetkan pada 2015, e-budgeting dapat direalisasi secara optimal. Sehingga, anggaran siluman tidak ditemukan lagi di APBD DKI tiap tahunnya. 

Ia juga telah meminta KPK, BPKP, dan BPK untuk melakukan pengawasan dalam penyusunan anggaran.

Bila masih ada pejabat SKPD yang tidak ingin menggunakan sistem e-budgeting, ia pun tak segan untuk memecat atau menjadikannya sebagai staf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika