REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program tiga kartu 'sakti' yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo menuai kritikan dari anggota DPR. Mereka menilai Jokowi seharusnya berkoordinasi dan menyiapkan payung hukum terlebih dahulu sebelum meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Presiden Jokowi pun menjawab kritikan tersebut dalam akun resmi facebook miliknya. Terkait tidak adanya komunikasi dan koordinasi dengan DPR, Jokowi mengatakan hal itu karena kesalahan di DPR sendiri yang tidak segera menyelesaikan konflik internalnya.

"Lha, kalau harus lapor dulu ke DPR, lapor kemana? ketemu siapa? ke komisi yang mana? alat kelengkapan dewan-nya mana? ... Apa saya harus menunggu terus..? Kita inginnya cepat," tulis Jokowi, Jumat (7/11).

Jokowi juga menjawab rasa penasaran terkait dari mana dana untuk tiga kartu sakti itu berasal. Menurutnya ia berani meluncurkan tiga kartu sakti itu, karena memang sudah ada anggarannya.

"Pemerintah bekerja cepat karena ingin memenuhi harapan banyak orang, melayani rakyat. Seperti soal Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, tentu sudah ada anggarannya dan ini bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan," ucapnya.

Jokowi menyatakan, ia dan kabinetnya ingin melakukan pekerjaan dengan cepat. Tapi, Jokowi sangat menyayangkan kinerja DPR sangat lamban hingga saat ini. Menurutnya, pemerintah harus bisa bekerja cepat. Hal ini dilakukan agar bisa memenuhi keinginan dan kepentingan rakyat.

"Untuk kepentingan rakyat kita jangan main-main," tulisnya lagi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika