REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menolak dengan tegas keinginan Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum menghidupkan kembali pertambangan pasir besi di wilayah Tasikmalaya Selatan.
"Walhi Jabar menolak dengan tegas aktivitas pertambangan pasir besi di wilayah pesisir terutama wilayah Tasikmalaya Selatan," kata Direktur Walhi Jabar, Dadan Ramdan, Kamis (6/11). Dadan mengimbau kepada warga sekitar lokasi pertambangan untuk ikut menolak aktivitas yang ia sebut dapat merusak alam itu.
Dadan beralasan pengalaman yang telah lalu terkait tambang pasir besi di Tasikmalaya terbukti tidak ramah lingkungan. Banyak lahan, kata Dadan, yang akan rusak dari pertambangan pasir besi.
Dadan juga menyebutkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima dari hasil pertambangan pasir besi tidak banyak.
"Hanya satu persen dari total PAD Kabupaten Tasikmalaya. Akan tetapi, kerusakan alam yang timbul dari eksploitasi itu lebih besar," kata Dadan.
Ia pun mengingatkan kegiatan pertambangan di wilayah pesisir itu bisa memicu abrasi. Tak hanya itu, infrastruktur publik seperti jalan raya juga ikut rusak.
Meski Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya bertekad akan menertibkan prosedur pertambangan, Walhi menilai pengerukan kekayaan alam pasir besi tidak tepat waktu. "Belum waktunya," tegas Dadan.
Dadan menilai seharusnya Pemkab lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan potensi pertanian atau perkebunan di wilayah tersebut. Selain itu, bisa juga dengan meningkatkan potensi wilayah pesisir.
"Nah, itu justru lebih potensial untuk meningkatkan perekomian warga sekitar," kata Dadan.
Sebelumnya, Bupati menyatakan ingin menghidupkan kembali aktivitas pertambangan pasir besi karena telah mendapat respons positif dari pemerintah pusat terkait pembangunan pelabuhan di Tasikmalaya Selatan.
Menurut Uu, pembangunan pelabuhan bisa mendorong peningkatan ekonomi warga sekitar dan salah satunya menghidupkan kembali pertambangan pasir besi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
