REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta mengalami kekurangan (defisit) sebesar Rp 12 triliun. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan hal tersebut karena ada beberapa pos anggaran yang meleset dari target penerimaan.
Pada awalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan PAD sebesar Rp 72,9 triliun. Namun, berdasarkan penghitungan yang dilakukan dalam dua bulan terakhir, pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah hanya mencapai Rp 60 triliun.
"Ya ini salah satunya karena pendapatan paling besar salah satunya dari pajak kendaraan, juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu meleset dari yang kami perkirakan," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (5/11).
Ia menjelaskan tidak tercapainya target itu, tidak terlepas dari adanya wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian mereka terlepas dari kewajiban untuk membayar pajak, seperti yang seharusnya mereka lakukan.
"Menurut hitungan kami, banyak orang di Jakarta yang punya mobil, apartemen, dan rumah begitu banyak tapi belum punya NPWP dan enggak bayar pajak. Nanti Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) harus dilibatkan untuk mengejar mereka," jelasnya.
Ahok mengatakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri oleh seluruh gubernur di 33 provinsi di Indonesia pelibatan kapolri ini telah disetujui. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi kekurangan APBD di setiap daerah.
Defisit yang dialami Ibu Kota saat ini menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut dapat ditutupi dengan adanya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pada 2013 lalu. SILPA DKI Jakarta tahun lalu adalah sebesar Rp 7,59 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
