REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan bahwa terkait dengan adanya tuntutan kenaikan upah buruh jangan sampai menghambat investasi yang akan masuk ke Indonesia.
"Penetapan atau kebijakan upah itu harus baik dan tidak merugikan pekerja, namun juga tidak membuat investasi menjadi sulit," kata Sofyan, seusai melakukan pertemuan dengan anggota Kamar Dagang dan Investasi (Kadin) Indonesia di Jakarta, Rabu.
Menurut Sofyan, terkait dengan tenaga kerja dan upah permasalahan yang paling mendasar adalah bagaimana agar para pekerja tersebut mampu mendapatkan upah yang adil, yang tentunya harus dilakukan studi yang baik terlebih dahulu.
Sofyan menjelaskan pihaknya juga telah memanggil Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, untuk membahas kebijakan apa saja yang harus diterapkan namun harus tetap mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan sektor industri tetap tumbuh.
"Saya sudah berbicara dengan Menteri Tenaga Kerja, kita akan duduk lagi untuk melihat bagaimana yang terbaik, dengan catatan industri tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan pekerja sejahtera," kata Sofyan.
Di Jakarta, beberapa waktu lalu ribuan buruh kembali melakukan aksi demo di depan gedung Balaikota, Jakarta Pusat yang menolak putusan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar 2,4 juta rupiah karena dianggap jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) buruh sebesar 3 juta rupiah lebih.
Selain itu, buruh meminta dewan upah untuk memperhitungkan rencana kenaikan bbm yang akan diberlakukan oleh pemerintah, dan meminta kenaikan ump sebesar tiga juta rupiah, dari tuntutan sebelumnya sebesar 3,5 juta rupiah perbulannya.
Sementara itu, aksi serupa juga dilakukan ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja. Beberapa diantaranya adalah, massa pendemo menduduki kantor Disnaker di Bogor Jawa Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
