REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengungkapkan pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur seperti penambahan dermaga dan peningkatan kualitas kapal yang memudahkan konektivitas dari Jawa ke Sumatera dibandingkan membangun megaproyek Jembatan Selat Sunda.
"Dari awal (JSS) ini sudah kontroversial. Tanpa dukungan dari pemerintah itu proyek tidak akan mungkin jalan," kata Sofyan setelah pembukaan Indonesia Infasrtructure Week 2014 di Jakarta, Rabu (5/11).
Sofyan mengatakan pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur sesuai konsep maritim Presiden Joko Widodo. Meskipun terdapat pihak swasta yang ingin berkomitmen untuk mendanai keseluruhan proyek JSS itu, Sofyan mengatakan, pemerintah belum tentu akan menerimanya.
"Jika tidak ada dukungan pemerintah, tidak akan bisa, karena proyek itu banyak sekali 'gap'-nya. Yang jelas ini juga tidak sesuai dengan visi misi maritim Presiden," tambah Sofyan.
Untuk memperbaiki konektivitas dua pulau itu, kata Sofyan, pemerintah lebih memilih untuk menambah dermaga di dua Pelabuhan penghubung, yakni Merak, Banten, dan Bekaheuni, Lampung. Pemerintah juga menginginkan agar moda transportasi untuk penyeberangan seperti kapal cepat, direvitalisasi dan ditambah."Sehingga penyeberangan dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya bisa lebih cepat," ujarnya.
Selain itu, ujar Sofyan, konsep tol laut Jokowi juga dapat diimplementasikan untuk pengembangan konektivitas Jawa dan Sumatera. Truk-truk pengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat, dari berbagai kota di Jawa dan Sumatera, dapat diangkut dengan kapal dari kota di mana produksi dilakukan, menuju kota tujuan distribusi.
Dengan begitu, truk-truk tersebut tidak harus melalui jalan darat terlebih dahulu untuk menyebrang menggunakan kapal di Selat Sunda.
"Sehingga nanti pengembangan di Lampung, Bengkulu, di Jambi dapat diperluas. Dengan demikian sebagian besar transportasi barang barang yang tadinya lewat darat kita alihkan lewat laut. Itu lebih murah (dibanding JSS)," ujar dia.
Pemerintah belum memastikan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pengganti JSS yang bernilai lebih dari Rp200 triliun itu. "Kebutuhan investasinya pasti sangat besar," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
