REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Rencana pembatalan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dipertanyakan Fraksi Partai Demokrat DPR RI.
"Saya anggap langkah pemerintah membatalkan proyek tersebut tidak relevan dan mendasar, karena dianggap terlalu cepat," kata Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan dalam pernyataan tertulis yang diterima Republika Online (ROL), Selasa (4/11).
Seharusnya, kata mantan Ketua DPRD Lampung periode 2009-2014 ini, pemerintah dapat memberikan alasan mengenai rencana pembatalan tersebut. Sehingga rakyat tidak bingung.
"Karena proyek tersebut sudah dinantikan oleh rakyat, sehingga tidak ada alasan untuk pembatalan lantaran hanya dengan alasan tentang kemaritiman dan ketimpangan pembangunan," ujar Marwan.
Marwan berpendapat sebaiknya peemerintahan Jokowi mendukung ide gagasan proyek JSS tersebut lantaran sudah digagas sejak zaman Presiden Soekarno, dan sudah hampir mendekati kenyataan di zaman pemerintahan Presiden SBY. Untuk itu, menurut Marwan, pemerintah saat ini tinggal mematangkan kajian dan skema pembiayaan proyek supaya tidak membebani APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
