Selasa 11 Nov 2014 19:30 WIB

Pemerintah Jokowi Tolak Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Rep: c81/ Red: Mansyur Faqih
Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago menentang keras pembangunan megaproyek jembatan Selat Sunda. Pembangunan tersebut dianggap akan menimbulkan masalah yang lebih krusial.

Menurut Andrinof, masalah yang akan muncul jika jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra tersebut dibangun adalah ketimpangan antarwilayah. "Akan memperparah ketimpangan antarwilayah, khususnya Jawa dan luar Jawa," kata Andrinof, Selasa(11/11) .

Artinya, kata dia, ketimpangan akan semakin kentara jika jembatan tersebut jadi. Lama-lama muncul kota yang sangat paradoks layaknya Mumbai di India. "Di sana tinggal orang terkaya di dunia tapi masih banyak kawasan kumuh di sekitarnya," katanya.

Selain itu, lanjut Adrinof, seharusnya jangan menomortigakan transportasi laut. Apalagi pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. "Seharusnya pemerintah menyediakan kapal yang aman dan nyaman," tambah dia.

Ia menilai, jembatan Selat Sunda hanya akan mematikan indentitas Indonesia sebagai negara maritim. "Solusinya adalah, layani dengan kapal yang baik maka kita bisa menunjukkan pada dunia kami negara maritim, penumpang kapal laut kami layani dengan baik," jelasnya.

Karena itulah, lanjut Andrinof, pemerintah Jokowi tidak memprioritaskan pembangunan jembatan Selat Sunda. "Solusi teknisnya sudah ada, tinggal realisasinya saja. Kenapa tiba-tiba mengajukan proposal untuk megaproyek ini. Ini sangat tidak penting," kata Andrinof.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement