REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut rencana pembangunan proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) masih memerlukan kajian yang lebih dalam. Ia menjelaskan, kajian tidak hanya dilakukan dari sisi teknik, namun juga diperlukan tinjauan dari sisi pertahanan dan keamanan.
“Memang kajian secara teknik sudah oleh sebuah tim yang independen, tetapi kajian tidak cukup dari sisi teknikal ya, dari sisi bagaimana pengaruhnya ke gempa, arus, angin dan seterusnya, tapi kajian komprehensifnya bagaimana tinjauan dari sisi pertahanan keamanan, tinjauan dari sisi pengaruh lingkungan strategisnya seperti apa dst, jadi mungkin perlu waktu yang lebih dalam lagi ya,” jelas Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (2/7).
Menurutnya, pembangunan mega proyek itu tidaklah mudah dan harus mempertimbangkan dari berbagai sisi. “Tidak cukup mengonektivitaskan apalagi antar pulau seperti itu ya itu hanya dari sisi-sisi teknikal, ada sisi-sisi lain yang perlu dipertimbangkan,” tambahnya.
Sebelumnya, pengusaha di bawah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta Presiden Jokowi untuk kembali mempertimbangkan melanjutkan rencana pembangunan jembatan Selat Sunda. Jembatan Selat Sunda dinilai diperlukan untuk mengantisipasi padatnya arus lalu lintas di penyeberangan Merak-Bakeuheni di masa mendatang.
Rampungnya pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Palembang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya arus kendaraan dan barang yang menyeberang. Menurut mereka, jika hal ini tak diantisipasi maka justru akan menimbulkan persoalan baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
