REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PPP belum berencana menggugat atas sikap pimpinan DPR yang mengesahkan nama-nama anggota komisi di alat kelengkapan dewan dari partai berlambang Ka'bah tersebut. Pengesahan itu dinilai dilakukan secara sepihak tanpa mendengarkan tanggapan dari fraksi PPP yang hadir.

Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, PPP akan fokus terlebih dahulu bersama partai-partai di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam memperjuangkan mosi tidak percaya yang dilayangkan.

"Kemungkinan (gugatan) itu ada tapi sementara ini kami tunjukkan dengan mosi tidak percaya, ini yang lebih mendesak," katanya di gedung DPR, Rabu (29/10).

Tamliha mengatakan, pimpinan DPR telah bertindak otoriter dengan mengesahkan nama-nama tanpa bertanya ke fraksi. Ia mengaku, dalam sidang paripurna kemarin, pimpinan dewan selalu mematikan mikrofon saat anggota dari fraksinya ingin berbicara.

"Ketika kami ingin mengejar ke depan mereka lari," ujarnya.

Dia menambahkan, pasca dikeluarkannya putusan dari Menkumham yang menyatakan keabsahan Muktamar di Surabaya, semua anggota fraksi PPP saat ini telah bulat dan solid untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya satupun anggota yang menghadiri sidang pemilihan pimpinan komisi hari ini.

"Adakah anggota yang tanda tangan atau hadir dalam pemilihan kelengkapan dewan hari ini? Kalau ada berarti kami tidak kompak. Tidak kan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika