REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Penangkapan tukang satai oleh Mabes Polri mengenai penghinaan terhadap Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dinilai tidak tepat dan berlebihan. Hal ini dikatakan kuasa hukum Partai Gerindra, Mahendrata.

“Kampanye hitam itu terjadi di antara dua kubu. Prabowo pun banyak dihina-hina lewat internet saat kampanye. Tapi setiap kali melapor ke Mabes Polri mereka selalu berkata harus lewat Bawaslu dulu”, kata Mahendrata.

Kondisi ini seolah-olah memberikan kesan Mabes Polri berat pada salah satu pihak. Berbeda dengan kondisi saat ini. Tukang sate ditangkap Mabes Polri tanpa pemberitahuan terlebih dulu karena menghina Pimpinan Negara. Padahal kasus bullying tersebut terjadi jauh-jauh hari sebelum Jokowi menjadi Presiden. Menurutnya kasus ini lebih mendekati perspektif politik.

“Kelihatan sekali kasus ini bukan kasus hukum. Tapi lebih pada kasus politik sebagai awal represifnya Jokowi”, kata Mahendrata.

Ikuti Whatsapp Channel Republika